Langsung ke konten utama

100 HARI PEMERINTAHAN PRESIDEN PRABOWO

100 HARI PEMERINTAHAN PRESIDEN PRABOWO 

Prabowo menjadi Presiden dalam situasi yang sangat berat. sebagai seorang nasionalis dan patriotik yang bercita-cita membawa Indonesia menjadi negara yang Makmur, maju dan berdaulat maka beliau mendapat tantangan yang besar baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri beliau harus berhadapan dengan banyak kepentingan terutama dari partai politik yang selama ini orientasinya hanya untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan serta dari oligarki yang ingin mempertahankan penguasaan atas sumber daya yang selama ini mereka nikmati. Sementara dari luar negeri beliau berhadapan dengan dua negara adikuasa yang saling memperebutkan kekayaan alam Indonesia yaitu Amerika serikat dan cina.  

Tapi sebagai seorang mantan jenderal militer tentunya Prabowo sangat memahami strategi  perang dan politik dari dua pemikir dunia yaitu Sun Tsu dan Machiaveli.

Tsun tsu dalam bukunya The Art of War mengatakan kenali musuhmu lebih dekat daripada temanmu.  Jika anda mengenal musuh dan diri sendiri maka anda tidak perlu takut pada seratus pertempuran. sun tsu menekankan bahwa dalam peperangan seorang pemimpin harus tahu lebih banyak tentang musuhnya daripada musuh itu sendiri. Dengan demikian ia bisa mengontrol situasi tanpa harus bertempur secara langsung. Sementara Machiaveli dalam bukunya I principe menyatakan bahwa seorang pemimpin harus licin seperti rubah dan kuat seperti singa. Lawan harus dipelihara seperti api kecil, cukup dekat untuk dikendalikan tapi tidak cukup besar untuk membakar anda.

Dua taktik ini tentu dipahami dengan baik oleh Presiden Prabowo. Prabowo tidak ingin mempunyai musuh di dalam negeri karena itulah beliau memberi jabatan kepada banyak orang termasuk yang selama ini berseberangan dengan beliau dengan tujuan supaya bisa dikendalikan dan mendukung Langkah strategis pemerintah. Presiden Juga tidak ingin konfrontasi dengan negara-negara besar seperti Amerika dan Cina karena kita akan kalah tapi bagaimana kita bisa tumbuh dan kemudian bersaing dengan negara-negara besar tersebut. 

---------

100 hari menjabat sebagai presiden, Prabowo telah mendapat demo Mahasiswa di berbagai wilayah di Indonesia, dan telah mendapat tantangan berupa tagar seperti # Indonesia darurat, # Indonesia gelap, # Ah. Kabur aja dulu, yang pada intinya menyampaikan pesan bahwa keadaan Indonesia saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja.

Memang selama 10 tahun belakangan ini keadaan Indonesia semakin tidak membaik. Pengangguran dan jumlah rakyat miskin semakin bertambah serta hutang luar negeri Indonesia sebesar 8500 triliun yang diwariskan pemerintahan Jokowi  membuat beban pemerintah semakin berat dalam membiayai Pembangunan. Dalam  tahun ini saja, hutang  pemerintah yang jatuh tempo dan harus dibayar adalah Rp 800,33 triliun (tak termasuk beban bunga utang yang harus dibayar) yang membuat pemerintah harus berhemat (https://nasional.kontan.co.id/news/utang-jatuh-tempo-di-2025-pemerintah-bakal-pertimbangkan-pinjaman-baru) dan sampai 5 tahun ke depan pemerintah harus membayar hutang yang jatuh tempo sebesar Rp. 3700 Triliun, sementara APBN kita hanya sekitar 2300 Triliun.

Bahwa terlepas dari demo Mahasiswa dan berbagai tagar-tagar tersebut, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam 100 hari pemerintahannya.
Pertama, bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS, ini adalah Langkah strategis pemerintah untuk memperluas ekspor dan investasi, serta menjaga keseimbangan ditengah rivalitas antara AS dan Cina serta berbagai manfaat lainnya melalui Kerjasama dengan Rusia.

kedua pembentukan Danantara dan bank emas serta kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam yang wajib ditempatkan dalam negeri. Pembentukan Danantara dan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) adalah terobosan terbesar yang dilakukan Presiden Prabowo dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pembentukan Danantara maka semua BUMN yang selama ini banyak merugi dan berutang dan menjadi tempat bancakan banyak pejabat di Kementerian, DPR, dan Partai Politik akan diserahkan kepada Danantara. Danantara inilah yang nantinya akan mengkoordinasikan seluruh asset-aset BUMN tersebut untuk dikelola dalam bentuk investasi untuk mencari pendapatan negara. Ada 7 BUMN besar yang akan dikelola Danantara yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Pertamina, PLN, Telkom Indonesia dan Mind ID. Suksesnya Danantara seperti Temasek milik Singapura tentunya bergantung pada pengelolaannya yang tepat dan professional serta diisi oleh orang-orang yang amanah.

Sementara kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dilakukan oleh Presiden akan menarik dana ke dalam negeri sekitar 1300 Triliun.
(https://timesindonesia.co.id/ekonomi/528191/kebijakan-devisa-hasil-ekspor-100-persen-berpotensi-tambah-cadangan-rp1279-triliun)

Selama ini banyak Perusahaan Indonesia yang mengekspor dan mendapatkan devisa dollar, lebih memilih menyimpan uangnya di luar negeri demi menghindari pajak. Namun dengan kebijakan devisa hasil ekspor ini maka semua uang dollar hasil ekspor seperti batu bara, sawit, hasil perikanan, Perkebunan, kehutanan dan pertambangan, harus disimpan di Bank dalam negeri minimal 1 tahun. Pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan ini maka kena sanksi tidak boleh lagi ekspor. Kebijakan DHE ini tentunya akan memacu pertumbuhan ekonomi di dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas rupiah yang selama ini terus merosot nilainya dengan dollar.

Berbagai Langkah Presiden Prabowo diatas serta perintahnya untuk menghentikan pemagaran laut terkait pengembangan proyek PIK 2, serta program swasembada yang terus dikebut telah membuat oligarki dalam dan luar negeri yang selama ini nyaman dan diuntungkan oleh kebijakan pemerintahan yang lama merasa terganggu dan terancam. 

Memang belum banyak perubahan. Tapi Ini adalah Langkah awal  Presiden Prabowo dalam upaya memperkuat ekonomi dan kedaulatan Indonesia. Kedepan kita akan menyaksikan Langkah-langkah Prabowo dalam penegakan hukum yang lebih tegas. Koruptor-koruptor kakap yang selama ini menggarong negara akan dihabisi. Lihat saja korupsi di Pertamina sebesar 193 triliun yang telah berlangsung lama dan dibiarkan  ini sekarang ditangkapi (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250225091559-12-1202090/duduk-perkara-dugaan-korupsi-pertamina-rugikan-negara-rp193-t)
Selanjutnya akan menyusul bandar-bandar judi online dan yang melindungi mereka akan ditangkapi, bandar-bandar narkoba akan diburu bahkan bisa jadi tembak mati seperti yang pernah dilakukan presiden Duterte di Philpina. 

Ada anggapan Prabowo masih tunduk pada Jokowi yang pengaruhnya masih kuat pada konglomerat. Itu boleh jadi benar. Tapi politik tidak sesederhana itu. Ada banyak hal dalam politik yang tidak bisa diungkap di permukaan. Ada kekuatan powerfull diluar pemerintahan yang bisa mengacaukan negara yang hanya bisa dihadapi dengan kelincahan bermanuver. 

Tuntutan para demonstran yang membawa narasi adili Jokowi saya rasa sasaran tembaknya adalah Prabowo. Karena kalau Prabowo tidak berani mengadili Jokowi maka pemerintahnya yang akan coba dijatuhkan melalui aksi demonstrasi seperti reformasi 1998. Rakyat harus memahami ini. Demonstrasi besar-besaran dalam menjatuhkan presiden Soeharto telah dimanfaatkan oleh kepentingan politik dalam dan luar negeri untuk membajak reformasi. Reformasi yang menjatuhkan soeharto sebenarnya tidak didukung oleh mayoritas rakyat Indoensia. Faktanya pemimpin reformasi dalam pemilu hanya memperoleh 10 % suara sementara aktivis dan tokoh-tokoh reformasi lainnya banyak yang akhirnya tenggelam karena partai politiknya tidak mendapat dukungan dari rakyat. Ini menandakan kekuatan dibalik layarlah yang sebenarnya mengendalikan dan diuntungkan dari setiap gejolak yang menjatuhkan pemerintahan.

Rakyat Indonesia harus menjaga Presiden Prabowo subianto. Indonesia kini berada di trek yang benar menuju bangsa yang maju dan berdaulat.
Wallahu’alam

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEKERJAAN DI AKHIR TAHUN BELUM SELESAI, HARUSKAH PUTUS KONTRAK, SEBUAH SOLUSI AKHIR TAHUN ANGGARAN

ARTIKEL  TP4D PEKERJAAN DI AKHIR TAHUN BELUM SELESAI, HARUSKAH PUTUS KONTRAK, SEBUAH SOLUSI AKHIR TAHUN ANGGARAN Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin. Salah satu permasalahan bagi Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi (K/L/D/I) yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan kontrak tahun tunggal adalah seluruh pekerjaan tersebut  harus sudah diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran. Namun disinilah permasalahan yang sering terjadi yaitu banyak pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang ternyata tidak atau belum selesai sedang kontrak pelaksanaan pekerjaan telah berakhir. Terhadap permasalahan tersebut banyak PPK yang bimbang atau ragu dalam mengambil keputusan. Ada beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh PPK  terhadap pekerjaan yang diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran yaitu : 1.     PPK memutuskan kontrak secara sepihak dan penyedia barang/jasa dianggap lalai/cidera janji dalam melaksanakan kew...

KAPAN KEBIJAKAN DAPAT DIPIDANA

KAPAN KEBIJAKAN DAPAT DIPIDANA Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulsel Pemerintah Jokowi-JK untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen sesuai dengan janjinya, berencana   membelanjakan 5000 triliun lebih selama lima tahun untuk infrastruktur. Dengan proyek-proyek infrastruktur, biaya logistik nasional dapat lebih rendah, lapangan kerja yang tersedia dapat mengurangi pengangguran, volume BBM bisa ditekan. Proyek infrastruktur ini tersebar di berbagai Kementerian dan di Pemerintah Daerah. masalah utama yang dihadapi ada dua yaitu pembebasan tanah dan masalah hukum. Pembebasan tanah akan diupayakan dengan mengundang partisipasi masyarakat. Namun masalah hukum, khususnya kekhawatiran Pimpinan Proyek (Pimpro) untuk mengambil keputusan, akan membuat seluruh proyek itu akan berjalan lambat. Keterlambatan proyek akan membuat konsekuensi besar ke eskalasi biaya, kualitas pekerjaan dan pelayanan publik. Presiden Jokowi dan JK i...

Tindak lanjut temuan kerugian negara dalam LHP BPK, antara administrasi atau pidana

Tindak lanjut temuan kerugian negara dalam LHP BPK, antara administrasi atau pidana Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (pasal 23E ayat (1) UUD 1945). BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK). Pelaksanaan pemeriksaan BPK, dilakukan berdasarkan Undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (pasal 6 ayat (2) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK). Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan ,pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuang...