Muhammad Ahsan Thamrin

BAGAIMANA MEMAHAMI FITNAH DAJJAL DAN NUBUAT AKHIR ZAMAN Mari kita mulai dari Yeruselem. Yeruselem adalah kota suci. Dari sana Alquran  menceritakan banyak sekali kisah dari  Nabi Musa as, Nabi Dawud as dan putranya Nabi Sulaiman as, Nabi  Zakaria as, Nabi Yahya as dan dan Nabi Isa as.  Bangsa Bani Israel mencapai puncak kejayaannya  pada jaman Nabi Daud as dan Nabi Sulaeman as yang pemerintahannya berpusat di Yeruselem. Pada pada tahun 586 SM, kota Jerussalem diserang dan dihancurkan pertama kali oleh Raja  Nebuchadnezzar  dari Babylonia. Semua orang yahudi di bawa ke babylonia untuk dijadikan budak. Namun pada saat babylonia ditaklukan oleh Raja Cyrus dari Persia, orang-orang Yahudi tersebut dikembalikan kembali ke Jerussalem. Bangsa Yahudi yakin berdasarkan kitab suci mereka bahwa kelak Allah swt akan mengembalikan kembali bangsa Yahudi  ke Yeruselem  dan akan menurunkan  Messiah atau Al Masih yang akan mengembalikan kejayaan mereka untuk memerintah dunia dari Yeruselem

  PEMBENTUKAN TIM HUKUM NASIONAL DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT Hari-hari ini publik disuguhi polemik ketika Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Wiranto mengumumkan rencananya untuk membentuk tim hukum nasional yang akan   membantu pemerintah untuk menilai ucapan, pemikiran dan tindakan orang atau tokoh yang melanggar hukum. Saran dan masukan tim hukum nasional tersebut nantinya akan jadi panduan bagi Polisi untuk melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ide pembentukan tim hukum nasional ini didasarkan pada maraknya berita bohong, hoaks, fitnah dan ujaran kebencian di media sosial, dan semakin tidak terkontrol pada saat kampanye pilpres. Pasca pilpres yang diharapkan kondisi kembali tenang ternyata tidak membuat panggung media sosial sepi dari berita-berita hoaks dan fitnah. Kalau dulunya berita Hoaks dan fitnah umumnya hanya menyasar pada pribadi Prabowo dan Jokowi imbas dari kampanye hitam pilpres, sekarang ditengah banyaknya indikasi kecurangan pem

HAPUSKAN PEMILIHAN LANGSUNG KEMBALI KE DEMOKRASI PANCASILA Pada jaman Orde Baru Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR, DPR, dan DPRD. Tapi setelah era reformasi datang, rakyat tidak percaya lagi dengan wakil-wakilnya untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati dan walikota. mereka ingin memilih langsung pemimpinya. Rakyat dan Pemerintah kemudian sepakat mengadakan pemilihan langsung untuk memilih Presiden dan kepada Daerah. Sudah empat kali sejak era reformasi kita mengadakan pemilihan langsung Presiden dan Kepala daerah. Namun ternyata pemilihan langsung tidak seindah yang dibayangkan. Sistem pemilihan langsung ternyata jauh lebih banyak membawa dampak negatif. Pertama Pemilihan langsung berdampak buruk bagi moral masyarakat kecil yang masih rendah pendidikan dan ekonominya. Dengan adanya politik uang, masyarakat digoda dengan suap untuk mencoblos suara. Politik identitas yang membawa isu-isu agama menguat. Rakyat terbela