DARI DEMOKRASI LIBERAL KE DEMOKRASI PANCASILA

DARI DEMOKRASI LIBERAL KE DEMOKRASI PANCASILA

Dulu, bentuk Negara di dunia ini adalah kerajaan dimana kekuasaan tertinggi adalah ditangan raja. Rakyat tidak mungkin bisa menjadi raja kalau bukan keturunan dari keluarga raja. Jabatan raja adalah warisan bukan pemilihan. namun ketika demokrasi datang di barat dan diekspor kedunia, otoritas raja itu berpindah ke tangan rakyat. Kerajaan berubah menjadi Negara. Kedaulatan apa saja adalah milik rakyat. tetapi mustahil seluruh rakyat jadi raja atau pemimpin, maka mereka bikin pemilu untuk memilih siapa yang jadi Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, DPR dan DPRD. Manusia percaya inilah sistem yang sempurna. Sistem inilah yang disebut demokrasi. Di dalam demokrasi semua rakyat memiliki keempatan yang sama untuk jadi pemimpin.

Namun manusia lupa, demokrasi juga memiliki kelemahan. Demokrasi bukanlah ukuran kualitas melainkan kuantitas. Dalam demokrasi dengan system one man one vote, suara seorang guru besar ilmu Politik misalnya disamakan dengan suara seorang buta huruf. jadi kalau ada 1 juta orang memilih pemimpin dan 600 ribu orang itu berpikiran salah dalam memilih pemimpin A, maka jadilah A seorang pemimpin. Itulah demokrasi dimana angka dan jumlah yang menentukan bukan kualitas. Padahal dalam memilih pemimpin anda membutuhkan kematangan dan kecerdasan untuk menilai layak tidaknya seseorang menjadi pemimpin.

Inilah yang disadari oleh pendiri bangsa kita dengan tidak menelan mentah-mentah demokrasi liberal ala barat tapi demokrasi yang disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam bahasa, ras, suku dan agama. Dan sistem demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan rakyat memilih wakil-wakilnya di parlemen/DPR(D), dan wakil-wakil rakyat yang di parlemen inilah yang akan bermusyawarah, berdebat, adu argumentasi untuk menentukan pilihan siapa yang layak menjadi Presiden, Gubernur, Bupati dan walikota. Mereka berdebat mati-matian tapi hanya di dalam forum, setelah selesai proses pemilihan semua bersatu kembali demi kepentingan bangsa dan Negara.

Tapi setelah era reformasi datang, rakyat tidak percaya lagi dengan wakil-wakilnya untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati dan walikota. mereka ingin memilih langsung pemimpinya, padahal Amerika serikat saja menetapkan sistem pemilihan langsung setelah mereka merdeka ratusan tahun, setelah tingkat pendidikan rakyatnya hampir sudah merata dan telah pandai menentukan pilihannya sendiri. Tapi rakyat Indonesia yang mayoritas masih miskin ekonomi dan miskin pendidikan ini ingin seperti Amerika serikat yang menerapkan pemilihan langsung.

Lalu apa yang terjadi kemudian? Politik uang marak. Jual beli suara terjadi. Rakyat tidak memilih berdasarkan rasionalitas tapi siapa yang membayar paling besar itu yang mereka pilih. Peluang ini kemudian dimanfaatkan oleh Pengusaha untuk berbondong-bondong terjun ke Politik dan partai Politik senang menampung mereka. Artis dan pelawak yang banyak duit juga tidak ketinggalan terjun ke Politik karena hanya yang punya duit yang bisa diusung oleh partai Politik. Dalam sistem ini anda jangan berharap bahwa hanya dengan modal kecerdasan dan integritas moral anda akan menjadi pemimpin. Modal anda nomor satu adalah uang, dan popularitas. itulah mengapa dalam sistem demokrasi liberal ini semakin banyak pengusaha dan artis yang terjun ke politik. bukan bermaksud meremehkan artis tapi orang-orang yang berkaliber saja begitu sulit mengatasi masalah bangsa ini.

Kita telah mentah-mentah demokrasi langsung ini tapi kita tidak mengkritisi apakah demokrasi langsung ini sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa kita.  Sejak dipraktikkan pada zaman yunani kuno, Plato dan Aristoteles telah melontarkan kritiknya terhadap demokrasi langsung ini. mereka mengatakan bahwa proses politik yang melibatkan seluruh rakyat tanpa kecuali untuk ikut memilih dianggap potensial melahirkan anarki oleh karenanya praktek demokrasi harus dibatasi. Untuk menghindari anarki, hak politik (untuk menjadi pejabat negara) tidak boleh diberikan kepada siapa saja melainkan hanya untuk mereka yang terpilih, yakni para philosopher kings (orang-orang yang berpengetahuan).

Hal senada disampaikan oleh Francis fukuyama dalam bukunya the End of History and the last Man, beliau menulis  bahwa sangat sulit dibayangkan sebuah demokrasi bisa berfungsi dengan baik dalam masyarakat yang mayoritasnya buta aksara (kurang pendidikan dan pengetahuan), dimana rakyatnya tidak dapat memahami dan mencerna informasi yang tersedia untuk dapat melakukan pilihan yang benar.

Jadi demokrasi seperti apa yang cocok dengan jati diri kita sebagai bangsa, yang wilayahnya terpisah-pisah oleh Laut, beragam agama dan suku  ini? kita harus kembali kepada demokrasi pancasila yaitu demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi pancasila tidak  semua rakyat memiliki suara untuk memilih pemimpin, tapi memilih orang-orang Pilihan yang bertindak sebagai wakil rakyat, dan wakil rakyat inilah yang akan bermusyawarah untuk  memilih pemimpin dan Pemimpin yang akan dipilih adalah orang yang memiliki keluasan ilmu sehingga memiliki kewibawaan dan kebijaksanaan. Bila dia Presiden maka presiden wajib memiliki dua sifat ini, hikmah dan bijaksana. Hal yang sama harus dilakukan oleh Gubernur, Bupati, Walikota dan seterusnya. inilah yang dimaksud dengan Kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan, tujuannya adalah memilih seorang pemimpin yang akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi kita harus mengembalikan sistem pemilihan dimana Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dipilih kembali oleh DPR dan DPRD. Menyerahkan pemilihan langsung kepada rakyat hanya akan menimbulkan madharat yang lebih besar.

KEMBALI KE DEMOKRASI PANCASILA

Pasca reformasi kita meninggalkan demokrasi Pancasila dan memberlakukan penuh demokrasi barat, kita melakukan pemilihan Presiden dan Kepala daerah secara langsung. partai-partai Politik tidak lagi dibatasi. lalu apakah sistem demokrasi liberal yang kita berlakukan ini membuat rakyat semakin sejahtera? yang kita saksikan adalah justru manajemen pengelolaan Negara semakin lemah dan tidak efektif, ini ditandai dengan seringnya penggantian kabinet, konflik horizontal lebih sering terjadi dimana-mana akibat pilkada langsung. Sandang pangan, pendidikan dan kesehatan makin tak terjangkau, dan jumlah rakyat miskin semakin bertambah. Aset-aset strategis bangsa beralih ke asing, menghasilkan instabilitas politik, keamanan dan instabilitas ekonomi. Hutang juga semakin bertambah. banyak yang menyalahkan  ini karena korupsi. Apakah kita menyalahkan keterpurukan bangsa ini karena sebagian besar pegawai negeri kita masih melakukan korupsi karena kebutuhan, bukan karena keserakahan?

Masalah kemiskinan dan keterpurukan bangsa ini faktor utama bukanlah karena korupsi tapi kesalahan dalam mekanisme rekrutmen pimpinan nasional dan daerah, termasuk menteri-menteri, serta banyaknya partai politik yang memperebutkan kekuasaan. Antropolog Amerika, Clifford Geertz pernah memperingatkan agar Indonesia yang sangat beragam suku dan budayanya serta sangat religious, hendaknya tidak memilih menjalankan demokrasi liberal, karena itu akan menghancurkan Negara. Kita lihat banyaknya partai politik dengan dengan ideologi berbeda telah menimbulkan konflik-konflik di daerah, antar sesama kader partai karena perebutan jabatan saling menyerang, setiap pilkada selalu berujung sengketa di Mahkamah Konstitusi. Banyak kader partai ditangkap KPK karena korupsi, mereka terpaksa melakukan karena dituntut pendanaan partai.

Kegagalan bangsa ini untuk maju menjadi bangsa yang besar adalah karena gagal dalam memilih pemimpin.Negara Singapura maju karena pernah dipimpin oleh Lee kuan yee, Malaysia oleh Dr. Mahatir Muhammad, Kuba oleh Fidel Castro. Nabi Muhammad saw mengatakan Kehancuran negara adalah karena salah dalam memilih pemimpin.

Kekayaan alam kita yang besar seperti perkebunan, kehutanan dan pertambangan kita serahkan kepada asing dan aseng karena pemimpin kita memberikan kebijakan asing dan aseng untuk masuk. Aset-aset penting bagi negara kita jual kepada asing juga karena kebijakan pemimpin. Pemimpin menjadi cukong asing karena mereka lemah dan mau dikendalikan.Padahal amanat konstitusi mengatakan  kekayaaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Bangsa ini mempunyai semua persyaratan untuk menjadi Negara yang jauh lebih maju. kita masih memiliki Kekayaan yang begitu melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, laut kita sangat luas dan belum dimanfaatkan dengan maksimal. kalau itu dikelola dengan baik dengan arah yang jelas maka bisa mendatangkan kesejahteraan bagi nelayan kita.

Sumber-sumber ekonomi yang menyangkut hajat hidup seperti minyak, tambang, kehutanan, pangan, hendaknya diambil alih oleh Negara/daerah  melalui BUMN/BUMD. Untuk itu BUMN/BUMD harus diperkuat untuk mengoperasikan seluruh kekayaan nasional/daerah yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jangan lagi kejadian karena menganggap diri tidak mampu mengelola lantas menyerahkan sumber-sumber yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut kepada asing atau swasta dan Negara hanya  memperoleh hasil yang sedikit.

Tujuan Negara kita di dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, yang berarti Negara harus memberikan jaminan keamanan kepada rakyatnya, minoritas dilindungi, hukum berjalan dengan adil. Mewujudkan kesejahteraan umum dimana pembangunan harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, dan ikut serta mewujudkan ketertibaan dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Amanat ini hanya bisa dilaksanakan oleh pemimpin yang kuat dan berkarakter, punya keberanian mengambil tindakan, punya inisiatif dalam pembangunan serta memiliki visi jauh ke depan karena keluasan ilmu dan wawasannya.Ttugas Partai Politik lah untuk mencari Pemimpin seperti itu dan Partai Politik sebaiknya cukup dua saja. Mengapa kita tidak meniru Amerika serikat yang hanya memiliki 2 partai Politik yaitu partai Pemerintah dan Oposisi, ini yang baik kenapa tidak kita tiru. dan yang tak kalah pentingnya adalah karena tugas partai adalah mencetak pemimpin-pemimpin bangsa maka seharusnya anggarannya dibiayai langsung oleh Negara.

Wallahu’alam bisshowab

Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin.