Muhammad Ahsan Thamrin

JAKSA AGUNG DAN INDEPENDENSI KEJAKSAAN Banyak yang mengatakan bahwa salah satu penyebab Kejaksaan belum bisa sepenuhya dipercaya oleh masyarakat karena Kejaksaan belum Independen dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik dalam penyidikan untuk tindak pidana tertentu maupun di bidang penuntutan. Hal ini karena Jaksa Agung masih diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Karena   Jaksa Agung masih bagian dari kekuasaan eksekutif yang diangkat oleh Presiden, maka setiap Presiden terpilih akan memilih Jaksa Agung dengan mempertimbangkan politik kekuasaannya. Disinilah kekhawatiran itu muncul Karena apabila proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung menjadi wewenang mutlak presiden, maka akan berujung pada kooptasi eksekutif atas kinerja kejaksaan. namun sisi positif juga bisa muncul dari sini yaitu kalau presidennya memiliki komitmen penuh dalam penegakan hukum maka otomatis Kejaksaan juga akan memiliki komitmen yang sama dalam penegakan hukum. Jadi figur sentral seben...

BAGAIMANA MEMAHAMI FITNAH DAJJAL DAN NUBUAT AKHIR ZAMAN Mari kita mulai dari Yeruselem. Yeruselem adalah kota suci. Dari sana Alquran  menceritakan banyak sekali kisah dari  Nabi Musa as, Nabi Dawud as dan putranya Nabi Sulaiman as, Nabi  Zakaria as, Nabi Yahya as dan dan Nabi Isa as.  Bangsa Bani Israel mencapai puncak kejayaannya  pada jaman Nabi Daud as dan Nabi Sulaeman as yang pemerintahannya berpusat di Yeruselem. Pada pada tahun 586 SM, kota Jerussalem diserang dan dihancurkan pertama kali oleh Raja  Nebuchadnezzar  dari Babylonia. Semua orang yahudi di bawa ke babylonia untuk dijadikan budak. Namun pada saat babylonia ditaklukan oleh Raja Cyrus dari Persia, orang-orang Yahudi tersebut dikembalikan kembali ke Jerussalem. Bangsa Yahudi yakin berdasarkan kitab suci mereka bahwa kelak Allah swt akan mengembalikan kembali bangsa Yahudi  ke Yeruselem  dan akan menurunkan  Messiah atau Al Masih yang akan mengembalikan kejay...

  PEMBENTUKAN TIM HUKUM NASIONAL DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT Hari-hari ini publik disuguhi polemik ketika Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Wiranto mengumumkan rencananya untuk membentuk tim hukum nasional yang akan   membantu pemerintah untuk menilai ucapan, pemikiran dan tindakan orang atau tokoh yang melanggar hukum. Saran dan masukan tim hukum nasional tersebut nantinya akan jadi panduan bagi Polisi untuk melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ide pembentukan tim hukum nasional ini didasarkan pada maraknya berita bohong, hoaks, fitnah dan ujaran kebencian di media sosial, dan semakin tidak terkontrol pada saat kampanye pilpres. Pasca pilpres yang diharapkan kondisi kembali tenang ternyata tidak membuat panggung media sosial sepi dari berita-berita hoaks dan fitnah. Kalau dulunya berita Hoaks dan fitnah umumnya hanya menyasar pada pribadi Prabowo dan Jokowi imbas dari kampanye hitam pilpres, sekarang ditengah banyaknya indikasi kecur...