Muhammad Ahsan Thamrin

PRESIDEN PRABOWO VS OLIGARKI  Selama puluhan tahun dengan 6 presiden, Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah untuk negara-negara maju dengan nilai tambah yang sangat rendah.  Negara-negara maju ini sangat bergantung pada Indonesia untuk memasok komoditas penting seperti batu bara, minyak sawit (CPO), bauksit, biji tembaga, timah dan nikel yang menjadi tulang punggung industri teknologi dan energi global. Mirisnya, Selama puluhan tahun ternyata penerimaan negara melalui ekspor bahan mentah tersebut mengalami kebocoran yang disebabkan oleh praktek manipulasi yang dilakukan oleh para oligarki dalam bentuk under invoicing dan transfer pricing yang mengakibatkan kerugian negara belasan triliun rupiah. Selama puluhan tahun pula, Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar hanya menjadi pasar yang luas bagi produk-produk negara lain terutama dari negara-negara barat dan tiongkok. Negara-negara maju tidak menginginkan Indonesia mengelola sendiri sumber daya alamnya yang s...

PRESIDEN PRABOWO TERUS DISERANG KARENA HAL INI…….  Selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam ketergantungan dengan resep ekonomi dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank dunia. Akibatnya kita semakin tidak mandiri dan mudah di dikte. Banyak resep-resep kebijakan ekonomi dari IMF dan bank dunia justru membuat Indonesia semakin terpuruk. Resep pengetatan anggaran dan deregulasi perbankan dari IMF justru memperdalam resesi, memicu lonjakan pengangguran dan membuat ekonomi nasional semakin anjlok. Beban hutang negara juga semakin menumpuk karena kita dipaksa terus berutang.  Banyak aset-aset penting negara beralih kepada asing akibat privatisasi. Pasar dibiarkan terbuka selebar-lebarnya dan pemerintah hanya di dorong untuk bertindak sebagai fasilitator atau wasit yang menjaga aturan main, bukan sebagai pelaku ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak.  (https://muhammadahsanthamrin.blogspot.com/2025/01/bagaimana-hutang-menjerat-suatu-negara-2.html)...

PENOLAKAN PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH Pada hari kamis  tanggal 7 Mei 2026, saya memimpin rapat koordinasi Pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM). Anggota tim PAKEM adalah terdiri dari berbagai unsur instansi pemerintah dan lembaga terkait dengan kejaksaan sebagai penggerak utama. Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Kejaksaan, Kesbangpol (kesatuan bangsa dan politik), Kementerian agama, TNI, Polri, BIN (badan Intelijen Negara) serta forum  kerukunan umat beragama (FKUB). Agenda rapat kita adalah membahas mengenai adanya penolakan pembangunan tempat  ibadah di beberapa tempat dan bagaimana solusi  penyelesaiannya.  Bahwa setelah mendengar masukan dari seluruh peserta rapat, maka ada beberapa permasalahan yang mengemuka mengapa terjadi penolakan pembangunan tempat ibadah. Pertama, penolakan terjadi karena pihak panitia dianggap tidak melakukan sosialisasi kepada warga setempat dan tidak melibatkan RT/RW pada saat hendak membangun ...