Langsung ke konten utama

TEORI KONSPIRASI DAN AGENDA 2030 (2)

TEORI KONSPIRASI DAN AGENDA 2030 (2)

Bahwa dalam tulisan sebelumnya kita telah membahas mengenai teori konspirasi dan agendanya pada tahun 2030 yang mana disinyalir kemungkinan akan terjadi krisis besar di dunia termasuk Indonesia.

Bahwa terlepas dari benar tidaknya kemungkinan krisis tersebut terjadi, Kita tetap harus waspada dan mempersiapkan diri,  bukan karena yakin kiamat ekonomi akan terjadi pada 2030, melainkan dengan melakukan persiapan tentu kita akan lebih mampu bertahan ketika terjadi gangguan.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan.
Pertama, Persiapan keluarga
Setiap keluarga sebaiknya memiliki persediaan dasar untuk menghadapi keadaan darurat sekurang-kurangnya 72 jam atau tiga hari. Persediaan tersebut meliputi Air minum yang cukup, Makanan tahan lama seperti beras, makanan kaleng, dan bahan pangan kering, Obat-obatan dan perlengkapan pertolongan pertama, Lampu darurat, baterai, dan radio, Power bank yang terisi, Uang tunai dalam pecahan kecil, Dokumen penting dalam bentuk fisik dan salinan digital yang aman dan Kebutuhan khusus anak-anak, lansia, dan anggota keluarga lainnya.

Persiapan ini bukan tindakan kepanikan, melainkan bagian dari manajemen risiko keluarga.

Kedua, Jangan sepenuhnya bergantung pada sistem pembayaran digital
Kita boleh menggunakan mobile banking, QRIS, dan berbagai teknologi keuangan. Tetapi jangan sampai seluruh kemampuan ekonomi kita bergantung pada satu saluran pembayaran tersebut. Tetap sediakan uang tunai untuk keadaan darurat.

Mengapa?
Karena ketika jaringan komunikasi atau listrik mengalami gangguan, uang tunai masih dapat digunakan untuk transaksi langsung selama penjual dan pembeli dapat bertransaksi. Kita membutuhkan sistem pembayaran yang beragam, bukan sistem yang hanya memiliki satu pintu.

Ketiga, Membangun kemandirian pangan. 
Krisis global dapat memengaruhi ketersediaan dan harga pangan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mulai membangun kesadaran mengenai ketahanan pangan keluarga dan komunitas. 

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan misalnya Memanfaatkan pekarangan untuk menanam bahan pangan, Mengembangkan kebun komunitas, Memiliki cadangan bahan pangan yang dikelola secara wajar, Mendukung petani dan produsen pangan lokal dan Membangun jaringan distribusi pangan antarkomunitas.

Bayangkan apabila setiap desa mempunyai kemampuan memproduksi sebagian kebutuhan pangannya sendiri maka Ketika rantai pasok nasional terganggu, desa tidak harus sepenuhnya menunggu pasokan dari kota atau luar daerah.

Keempat, Meningkatkan kemandirian energi dan komunikasi
Kita juga perlu memikirkan bagaimana masyarakat tetap dapat memperoleh penerangan dan berkomunikasi ketika terjadi pemadaman. Panel surya skala rumah tangga, lampu darurat, radio komunikasi, dan sumber listrik cadangan dapat menjadi bagian dari persiapan.

Di tingkat negara, pemerintah perlu membangun Pusat data cadangan, Jaringan komunikasi darurat, Sistem kelistrikan yang memiliki redundansi, Infrastruktur internet yang tidak bergantung pada satu jalur, Sistem keamanan siber nasional dan Mekanisme pemulihan layanan keuangan dan pelayanan publik.

Infrastruktur listrik, air, komunikasi, dan rantai pasok merupakan bagian dari infrastruktur kritis yang perlu dilindungi dari berbagai risiko. 

Kelima, Memperkuat solidaritas sosial
Dalam keadaan krisis, manusia tidak bisa hanya mengandalkan dirinya sendiri.  Keluarga membutuhkan keluarga lainnya. Desa membutuhkan desa lainnya. Masyarakat membutuhkan pemerintah dan pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat. Karena itu, penting membangun jaringan solidaritas di lingkungan tempat tinggal.

Ketika terjadi bencana atau gangguan besar, masyarakat yang saling mengenal, memiliki komunikasi, dan mampu bekerja sama akan lebih mudah mengatasi kesulitan.

Apa yang harus dilakukan Indonesia sebagai sebuah negara?
Persoalan ini tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Indonesia harus membangun ketahanan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan bertahan menghadapi krisis.

Ada lima agenda strategis yang perlu diperhatikan.
Pertama, kedaulatan pangan.
Indonesia harus memastikan kebutuhan pangan rakyat tidak sepenuhnya bergantung pada impor dan rantai pasok internasional. Produksi pertanian, perikanan, peternakan, cadangan pangan, dan distribusi harus diperkuat.

Kedua, kedaulatan energi.
Kita perlu memperkuat kemampuan memproduksi energi sendiri, mengembangkan energi terbarukan, memperkuat jaringan listrik, dan menyediakan sistem energi cadangan.

Ketiga, kedaulatan digital.
Negara harus mempunyai kemampuan melindungi data strategis, mengamankan infrastruktur komunikasi, memperkuat pusat data nasional, dan mengembangkan teknologi dalam negeri.

Keempat, kedaulatan keuangan.
Transformasi sistem keuangan harus tetap menjamin stabilitas, privasi, akses masyarakat, serta keberadaan alternatif pembayaran ketika sistem digital mengalami gangguan.

Kelima, ketahanan sosial dan pertahanan nasional.
Negara harus mempunyai mekanisme menghadapi bencana, perang, krisis ekonomi, serangan siber, dan gangguan distribusi kebutuhan pokok.

Di sinilah pentingnya membangun Indonesia yang tidak hanya maju ketika keadaan normal, tetapi juga mampu bertahan ketika dunia menghadapi keadaan darurat.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEKERJAAN DI AKHIR TAHUN BELUM SELESAI, HARUSKAH PUTUS KONTRAK, SEBUAH SOLUSI AKHIR TAHUN ANGGARAN

ARTIKEL  TP4D PEKERJAAN DI AKHIR TAHUN BELUM SELESAI, HARUSKAH PUTUS KONTRAK, SEBUAH SOLUSI AKHIR TAHUN ANGGARAN Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin. Salah satu permasalahan bagi Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi (K/L/D/I) yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan kontrak tahun tunggal adalah seluruh pekerjaan tersebut  harus sudah diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran. Namun disinilah permasalahan yang sering terjadi yaitu banyak pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang ternyata tidak atau belum selesai sedang kontrak pelaksanaan pekerjaan telah berakhir. Terhadap permasalahan tersebut banyak PPK yang bimbang atau ragu dalam mengambil keputusan. Ada beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh PPK  terhadap pekerjaan yang diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran yaitu : 1.     PPK memutuskan kontrak secara sepihak dan penyedia barang/jasa dianggap lalai/cidera janji dalam melaksanakan kew...

Tindak lanjut temuan kerugian negara dalam LHP BPK, antara administrasi atau pidana

Tindak lanjut temuan kerugian negara dalam LHP BPK, antara administrasi atau pidana Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (pasal 23E ayat (1) UUD 1945). BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK). Pelaksanaan pemeriksaan BPK, dilakukan berdasarkan Undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (pasal 6 ayat (2) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK). Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan ,pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuang...

KAPAN KEBIJAKAN DAPAT DIPIDANA

KAPAN KEBIJAKAN DAPAT DIPIDANA Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulsel Pemerintah Jokowi-JK untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen sesuai dengan janjinya, berencana   membelanjakan 5000 triliun lebih selama lima tahun untuk infrastruktur. Dengan proyek-proyek infrastruktur, biaya logistik nasional dapat lebih rendah, lapangan kerja yang tersedia dapat mengurangi pengangguran, volume BBM bisa ditekan. Proyek infrastruktur ini tersebar di berbagai Kementerian dan di Pemerintah Daerah. masalah utama yang dihadapi ada dua yaitu pembebasan tanah dan masalah hukum. Pembebasan tanah akan diupayakan dengan mengundang partisipasi masyarakat. Namun masalah hukum, khususnya kekhawatiran Pimpinan Proyek (Pimpro) untuk mengambil keputusan, akan membuat seluruh proyek itu akan berjalan lambat. Keterlambatan proyek akan membuat konsekuensi besar ke eskalasi biaya, kualitas pekerjaan dan pelayanan publik. Presiden Jokowi dan JK i...