Langsung ke konten utama

TEORI KONSPIRASI DAN AGENDA 2030 (1)

TEORI KONSPIRASI DAN AGENDA 2030 (1)

Belakangan ini sebagian masyarakat dunia mulai mempercayai kalau berbagai peristiwa besar yang terjadi di dunia ini tidaklah terjadi secara kebetulan. Tapi ada kelompok tertentu yang merancang itu semua. Masyarakat dunia menyebutnya sebagai elit global. 
Kelompok elit global ini adalah mereka yang menguasai jaringan ekonomi, keuangan, politik, teknologi, dan korporasi multinasional. 

Bahwa ketika terjadi Pandemi covid 19, yang mengakibatkan perubahan dalam aspek kehidupan manusia terutama mulai diterapkannya sistem digitalisasi, masyarakat dunia termasuk di Indonesia semakin banyak yang percaya bahwa elit global ini benar adanya. 

Isu yang berkembang saat ini adalah elit global sedang melaksanakan agendanya untuk melakukan pengendalian populasi dan pangan, rencana penerapan identitas digital (digital ID) untuk melakukan pengawasan digital dan keuangan, dan penerapan mata uang digital bank sentral (CBDC), serta sistem pengawasan berbasis teknologi. Semua rencana tersebut akan dieksekusi paling lambat tahun 2030.

Benarkah sinyalemen tersebut ?
Dalam menghadapi masa depan khususnya tahun 2030, kita tidak boleh menjadi masyarakat yang mudah percaya terhadap setiap teori konspirasi. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi masyarakat yang terlalu percaya bahwa semua sistem yang kita gunakan sekarang akan selalu berjalan normal.

Sejarah telah mengajarkan bahwa perang, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, dan gangguan infrastruktur dapat mengubah kehidupan manusia secara drastis.

Karena itu, kita perlu membangun kewaspadaan berdasarkan pengetahuan, bukan ketakutan.
Jangan sampai masyarakat hanya sibuk memperdebatkan siapa elite global, siapa yang mengendalikan dunia, dan siapa yang merancang krisis, tetapi lupa mempersiapkan kebutuhan keluarganya sendiri.

Kita tidak tahu seperti apa dunia pada 2030 nanti. Tapi kita perlu mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kemungkinan krisis yang akan terjadi.

Bayangkan dahulu, kita semua menjalani kehidupan tanpa internet. kita menyimpan uang tunai, membeli barang secara langsung, berkomunikasi melalui telepon biasa, dan melakukan transaksi tanpa harus menggunakan aplikasi.

Tapi sekarang semua berubah. Kita mulai bergantung pada Smartphone untuk komunikasi dan transaksi, Internet untuk pekerjaan dan pendidikan, Mobile banking untuk mengakses uang, Platform digital untuk perdagangan, dan Sistem identitas digital untuk berbagai pelayanan.

Semua membawa kemudahan dan kita semakin tergantung.

Pertanyaannya sekarang ?
Siapa yang memiliki teknologi internet, siapa yang menguasai infrastrukturnya, data, algoritma, dan akses terhadap layanan tersebut.

Di sinilah isu kedaulatan digital menjadi sangat penting.

Sebuah negara bisa saja memiliki kemerdekaan politik, tetapi apabila infrastruktur komunikasinya, teknologi strategisnya, pusat datanya, dan sistem keuangannya terlalu bergantung pada pihak luar, maka kedaulatan praktisnya menghadapi tantangan.
Bayangkan jika suatu hari nanti terjadi serangan siber besar-besaran terhadap infrastruktur penting dunia atau pemutusan kabel bawah laut, gangguan satelit, badai matahari, dan cuaca ekstrem yang dapat mengganggu jaringan komunikasi serta layanan penting.

maka apa yang akan terjadi ?

Yang akan terjadi adalah Sistem perbankan tidak dapat beroperasi, Jaringan internet mengalami gangguan berkepanjangan, Sistem pembayaran elektronik berhenti, Rumah sakit kehilangan akses terhadap sistem informasi dan sebagian layanan digitalnya, Sistem logistik dan distribusi barang mengalami gangguan, Sistem komunikasi pemerintah dan pelayanan publik tidak berfungsi secara normal dan Sistem kelistrikan ikut terdampak.

Sekarang mari kita bayangkan sebuah skenario yang lebih konkret.
Suatu hari terjadi gangguan besar terhadap jaringan listrik dan komunikasi. Penyebabnya bisa berupa bencana alam, kegagalan infrastruktur, konflik geopolitik, atau serangan siber.

Apa yang terjadi?
Pertama, sistem keuangan mengalami gangguan. ATM tidak dapat digunakan. Mobile banking tidak dapat diakses. Pembayaran melalui QRIS dan kartu elektronik terganggu. Masyarakat yang tidak memiliki uang tunai kesulitan melakukan transaksi.

Kedua, distribusi pangan terganggu. Supermarket mungkin masih memiliki persediaan, tetapi sistem pembayaran, komunikasi pemasok, transportasi, dan pengelolaan gudang mengalami masalah. Barang yang sebenarnya tersedia belum tentu dapat segera sampai kepada masyarakat.

Ketiga, muncul kepanikan sosial. Ketika masyarakat mendengar kabar bahwa uang tidak bisa diakses, distribusi pangan terganggu, dan komunikasi terputus, sebagian orang mungkin melakukan pembelian berlebihan.

Dan disini bisa terjadi kepanikan pada masyarakat, kepanikan dapat mengakibatkan chaos.

Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia sudah siap apabila berbagai risiko tersebut benar-benar terjadi ?

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEKERJAAN DI AKHIR TAHUN BELUM SELESAI, HARUSKAH PUTUS KONTRAK, SEBUAH SOLUSI AKHIR TAHUN ANGGARAN

ARTIKEL  TP4D PEKERJAAN DI AKHIR TAHUN BELUM SELESAI, HARUSKAH PUTUS KONTRAK, SEBUAH SOLUSI AKHIR TAHUN ANGGARAN Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin. Salah satu permasalahan bagi Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi (K/L/D/I) yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan kontrak tahun tunggal adalah seluruh pekerjaan tersebut  harus sudah diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran. Namun disinilah permasalahan yang sering terjadi yaitu banyak pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang ternyata tidak atau belum selesai sedang kontrak pelaksanaan pekerjaan telah berakhir. Terhadap permasalahan tersebut banyak PPK yang bimbang atau ragu dalam mengambil keputusan. Ada beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh PPK  terhadap pekerjaan yang diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran yaitu : 1.     PPK memutuskan kontrak secara sepihak dan penyedia barang/jasa dianggap lalai/cidera janji dalam melaksanakan kew...
460 komentar
Baca selengkapnya

Tindak lanjut temuan kerugian negara dalam LHP BPK, antara administrasi atau pidana

Tindak lanjut temuan kerugian negara dalam LHP BPK, antara administrasi atau pidana Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (pasal 23E ayat (1) UUD 1945). BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK). Pelaksanaan pemeriksaan BPK, dilakukan berdasarkan Undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (pasal 6 ayat (2) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK). Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan ,pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuang...
10 komentar
Baca selengkapnya

KAPAN KEBIJAKAN DAPAT DIPIDANA

KAPAN KEBIJAKAN DAPAT DIPIDANA Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulsel Pemerintah Jokowi-JK untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen sesuai dengan janjinya, berencana   membelanjakan 5000 triliun lebih selama lima tahun untuk infrastruktur. Dengan proyek-proyek infrastruktur, biaya logistik nasional dapat lebih rendah, lapangan kerja yang tersedia dapat mengurangi pengangguran, volume BBM bisa ditekan. Proyek infrastruktur ini tersebar di berbagai Kementerian dan di Pemerintah Daerah. masalah utama yang dihadapi ada dua yaitu pembebasan tanah dan masalah hukum. Pembebasan tanah akan diupayakan dengan mengundang partisipasi masyarakat. Namun masalah hukum, khususnya kekhawatiran Pimpinan Proyek (Pimpro) untuk mengambil keputusan, akan membuat seluruh proyek itu akan berjalan lambat. Keterlambatan proyek akan membuat konsekuensi besar ke eskalasi biaya, kualitas pekerjaan dan pelayanan publik. Presiden Jokowi dan JK i...
10 komentar
Baca selengkapnya