Benahi Sistem Berantas Korupsi

Benahi Sistem Berantas Korupsi

Muhammad Ahsan Thamrin

Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan.

Dalam suatu wawancara dengan salah satu stasiun televisi beberapa waktu yang lalu, Mengkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa “kebijakan tidak bisa dikriminalkan”. Boleh jadi pernyataan tersebut dikeluarkan sehubungan dengan respon minimnya penyerapan anggaran karena pejabat tingkat pusat sampai daerah takut mengambil kebijakan yang nantinya akan dikriminalisasi.Apa yang disampaikan oleh Mengkopulhukam kiranya sekedar pendapat pribadinya sendiri. Pernyataan menteri tersebut dalam konteks pemberantasan korupsi tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah.

Pemberantasan korupsi itu bukanlah tujuan bernegara tapi cara untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel (good governance). yang terjadi sekarang pemberantasan korupsi justru membuat pemerintahan kurang efektif. Pejabat, misalnya takut membuat keputusan strategis yang penting bagi masyarakat karena takut dikriminalisasi. Kasus Dahlan Iskan baru-baru ini bisa menjadi contoh bagaimana terobosan yang dilakukan kemudian berbuah menjadi tersangka.

Sementara Lembaga-lembaga penegak hukum yang ada seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK demi meraih simpati publik saling berlomba-lomba mengklaim keberhasilannya dalam pemberantasan korupsi dengan indikator banyaknya perkara korupsi yang ditangani. Pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah apakah keberhasilan Polri, Kejaksaan dan KPK  diukur dari banyaknya kasus yang ditangani dan banyaknya koruptor yang dipenjara ?.

Memang Kepolisian, Kejaksaan dan KPK telah banyak memenjarakan koruptor mulai dari pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, pengusaha hingga pengacara,  namun apakah korupsi di negara ini berkurang dan menimbulkan efek jera?  yang kita khawatirkan adalah pemberantasan korupsi yang tidak terpola  justru menimbulkan dampak  berupa lemahnya kepercayaan rakyat kepada Institusi negara. Rakyat kehilangan kepercayaan karena setiap hari dipertontonkan baik melalui televisi maupun media cetak, pejabatnya dari tingkat pusat sampai daerah ditangkapin karena korupsi, wakil rakyat yang mereka percayai untuk membawa aspirasinya justru mengkhianati kepercayaan itu. 

sebenarnya sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi korupsi yang sudah bersifat sistematis, yang menurut Bung Hatta “sudah menjadi budaya” diantaranya  pertama membentuk lembaga-lembaga pengawas baru seperti adanya komisi kejaksaan, Komisi Yudisial, komisi kepolisian dll. Namun pembentukan komisi pengawas ini pun tidak banyak memberikan pengaruh signifikan dalam pembenahan institusi penegak hukum Kedua mendirikan lembaga anti korupsi dengan kewenangan yang luar biasa. Prof. Dr. Romli Atmasasmita pernah berkata, tidak ada satupun penegak hukum di dunia, yang memiliki kewenangan sebesar KPK, sebagai penyelidik, penyidik maupun penuntut umum sekaligus  memiliki mandat yang sangat besar. Ketiga  membuat regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi, mulai dari Tap MPR, Undang-undang, kepres dan beberapa Inpres Tentang Penanganan Kasus Korupsi. Namun meski regulai yang mendukung pemberantasan korupsi sudah begitu melimpah dibuat, bermacam-macam lembaga dibentuk bahkan sampai memiliki kewenangan yang begitu luar biasa, himbauan dan intruksi sudah dilakukan, tapi korupsi bukannya berkurang , korupsi dan praktik mafia justru kian tumbuh subur, lalu apakah cara pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini salah.

Sebenarnya tidak ada yang salah, kita hanya  perlu merubah desain pemberantasan korupsi dengan tidak terfocus semata-mata pada penindakan seperti selama ini dilakukan, tapi lebih pada aspek pencegahan. Caranya adalah dengan memperbaiki sistem bernegara. negara harus diperintah oleh sistem, Jika sistem dibangun kuat, maka sulit orang untuk melakukan KKN. dalam sebuah sistem yang baik, orang jahat itu akan dipaksa menjadi orang baik. Tapi sebaliknya dalam sistem yang buruk, orang baik dipaksa menjadi orang jahat. Kalau kita ke Singapura misalnya, kalau hobbi kita buang sampah seenaknya maka disana kita tidak akan berani buang sampah sembarangan karena sistemnya memaksa orang harus buang sampah pada tempatnya. disana kita tiba-tiba menjadi patuh pada aturan. Tapi bukan berarti kita orang disiplin. Sistem pemerintahan di Singapura lah yang memaksa kita menjadi orang yang taat pada aturan.

Tapi bagaimana caranya memberantas korupsi melalui aspek pencegahan? Caranya adalah dengan memperbaiki administrasi pemerintahan dengan menutup ruang sekecil mungkin terjadinya penyimpangan itu, karena sistem yang longgar membuka kesempatan adanya penyimpangan dan dari kesempatan itu biasanya niat muncul. Robert Klitgaard mengatakan bahwa selama ada monopoli plus wewenang minus akuntabilitas, selama itu pula korupsi akan selalu mewabah di kalangan para pejabat, pusat dan daerah. Rumusan Robert Klitgaard tersebut adalah : Korupsi = Monopoli + Wewenang – Akuntabilitas. Jika seseorang memegang monopoli atas barang atau jasa dan memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan barang atau jasa itu dan berapa banyak, dan tidak ada akuntabilitas – dalam arti orang lain dapat menyaksikan apa yang diputuskan oleh orang yang memegang wewenang itu- maka kemungkinan besar akan bisa ditemui korupsi disitu.

Namun mencegah korupsi dengan menutup ruang sekecil mungkin terjadinya penyimpangan juga harus  diimbangi dengan aspek lain yaitu :

Pertama pemerintah harus memberikan kesejahteraan kepada pegawainya.  Lee Kuan Yee, mantan PM Singapura  mengatakan pemberantasan korupsi tidak akan berhasil apabila pejabat dan pegawai pemerintah tidak sejahtera, oleh karena itu beliau selalu mengatakan “jika  menghendaki pejabat dan Pegawai jujur, mereka harus digaji tinggi supaya bisa hidup sesuai kedudukan tanpa harus korupsi.

kedua harus ada pemimpin yang mempunyai keinginan kuat untuk memberantas korupsi. Kalau tidak ada pemimpin tingkat nasional, paling tidak pemimpin tingkat daerah atau pimpinan suatu departemen pemerintah. Pemimpin yang memiliki komitmen anti korupsi akan mengangkat orang-orang baik, cerdas dan berintegritas untuk menduduki jabatan strategis.

Tulisan ini dibuat bukan untuk melemahkan penindakan dalam pemberantasan korupsi tapi sekedar mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi semata-mata dengan penindakan tidak akan pernah berhasil. Tidak ada negara di dunia ini yang berhasil memberantas korupsi tanpa membangun sistem yang kuat. Sistem yang kuat dibangun dari aspek pencegahan terjadinya ruang yang memungkinkan penyimpangan terjadi. euforia pemberantasan korupsi dengan penindakan yang selama ini dilakukan justru sering dimanfaatkan oleh oposisi dan kekuatan politik - baik yang formal maupun informal- dengan mengesploitasi isu korupsi yang menjatuhkan lawan politik. Banyaknya aksi demonstrasi menjelang pilkada dengan melaporkan salah satu calon terindikasi kasus korupsi bisa menjadi gambaran hal tersebut.

Angin segar datang dari Mantan Jaksa Agung Muda Pidsus Kejaksaan Agung RI, Dr. Widyopramono menyatakan :”pada akhirnya nanti akan lahir fase penting bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan terletak dari banyaknya pelaku korupsi yang diajukan ke Pengadilan dan dijatuhi pidana, namun terletak pada semakin rendahnya tingkat korupsi yang terjadi di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara.