Langsung ke konten utama

PEMIMPIN YANG DI BUTUHKAN INDONESIA

PEMIMPIN YANG DI BUTUHKAN INDONESIA

Ada banyak negara dengan bentuk pemerintahan di dunia ini. pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang dan mengabdi pada kepentingan banyak orang disebut monarki. Pimpinannya adalah Raja. Pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang dan mengabdi pada kepentingan bersama adalah aristokrasi. Pimpinannya adalah orang-orang terbaik yang ada di Masyarakat tersebut. Sementara pemerintahan yang dijalankan oleh banyak orang  yang mewakili semua orang disebut pemerintahan demokrasi.  

Dari ketiga bentuk sistem politik ini semuanya berpeluang melakukan berbagai penyimpangan. Pemerintahan monarki bisa menjadi tirani dimana sang Raja hanya mengutamakan kepentingannya sendiri dan mengabaikan rakyatnya. Pemerintah aristokrasi dapat berubah menjadi oligarki yang hanya mementingkan orang-orang kaya saja. Sementara pemerintahan demokrasi bisa dengan mudah tergelincir menjadi anarki dimana orang-orang yang diamanahi menjadi pemimpin dan wakil rakyat hanya mengutamakan kepentingan diri dan kelompoknya, dengan mengabaikan kepentingan rakyat.
 
Bahwa saat ini demokrasilah yang paling banyak dipakai oleh banyak negara di dunia ini. hal ini tidak terlepas dari Upaya negara-negara barat terutama Amerika serikat yang memperkenalkan dan bahkan memaksakan demokrasi ini diterapkan oleh negara-negara yang dulunya hampir semuanya berbentuk kerajaan.  Demokrasi dianggap terbaik karena demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena itu demokrasi membuka ruang untuk kontrol dari rakyat untuk memastikan bahwa para pemimpinnya bekerja untuk kebaikan bersama dan bukan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. 

Namun pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa praktek demokrasi tidak seindah yang selalu dibayangkan. Sebagai sebuah sistem maka semua akhirnya bergantung kepada manusianya sebagai pelaksana dari demokrasi itu. Demokrasi ternyata sulit diterapkan dalam realitanya. Para wakil rakyat yang tugas utamanya mewakili kepentingan rakyat justru menjadi aktor utama yang menyelewengkan kehendak serta kepentingan rakyat.

Demokrasi yang mengandalkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, keterwakilan dan keberpihakan pada kepentingan rakyat yang lebih tinggi ternyata oleh elit-elit politik demi mendapatkan kekuasaan justru melakukan penipuan kepada rakyat dan itu dilakukan dengan menggunakan slogan-slogan demokrasi

Di Indonesia sendiri, demokrasi dengan pemilihan langsung yang sekarang diterapkan ternyata tidak cocok dengan kultur budaya bangsa Indonesia. Pemilihan langsung yang memakan ongkos biaya tinggi ternyata membuat oligarki mengendalikan pemerintahan karena merekalah yang membiayai partai politik dan Presiden yang berkuasa. Demokrasi langsung sebagai perjuangan ekspresi kebebasan manusia yang tidak mau lagi ditindas oleh kekuasaan totaliter ternyata dari rahimnya juga melahirkan kekuasaan totaliter. ini bisa kita lihat bagaimana Presiden Jokowi yang sederhana dan tampak lugu itu ternyata bisa menjadi seorang otoriter. Di jerman Hitler yang terpilih secara demokratis ternyata kemudian menjadi seorang dikator dimana dia menggunakan kekuasaannya untuk melakukan genosida terhadap orang-orang yahudi dan memaksa rakyatnya mengobarkan perang melawan negara-negara tetangganya.

Pemerintahan demokratis tidak menjamin lebih baik dari pada sistem totaliatarisme. Sistem totaliter dan demokrasi sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. kekuasaan otoriter yang anti kritik akan mematikan kebebasan rakyatnya sementara Demokrasi yang tidak tertata dengan baik akan melahirkan kekacauan (anarki). Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang ini dimana munculnya preman-preman berbaju ormas yang hidup karena berlindung atas nama demokrasi. . 

Tidak sedikit pemimpin otoriter membuat negaranya maju. Kita menyaksikan bagaimana Singapura, di tangan Lee Kuan Yew dengan gaya otoriternya berubah dari negara miskin menjadi negara Makmur dan kompetitif walaupun sama sekali tidak demokratis. Begitu pula dengan cina. Dengan penduduk yang begitu banyak dan beragam mereka berhasil menjadi negara yang maju dan Makmur serta menjamin keamanan rakyatnya, padahal cina bukan negara demokratis. Partai Komunis adalah satu-satunya partai politik yang berkuasa. Indonesia pada zaman Presiden Soeharto yang totaliter Indonesia sempat menjadi negara yang aman dan stabil. Bahkan orde baru walaupun totaliter dan menindas  tapi membantu melahirkan kelas ekonomi menengah di Indonesia yang justru menjadi penggerak demokrasi.

Jadi kalau demokrasi dan kekuasaan otoriter sama-sama memiliki kelebihan maka yang kita perlukan sebenarnya adalah semacam kombinasi antara demokrasi dan totalitarisme. Di dalam demokrasi kita membutuhkan pemimpin yang totaliter untuk menata masyarakat. Pemimpin yang kuat dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas sehingga rakyat bisa hidup aman, stabil dan Sejahtera. Bukankah negara dan pemerintah hadir di muka bumi ini adalah untuk menciptakan rasa aman. Bahwa demokrasi yang terlalu ekstrem dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dapat membawa pada kekacauan. Ini yang terjadi sekarang di Indonesia. Konflik terjadi dimana-mana, penegakan hukum lemah, premanisme merajalela dan munculnya buzzer-buzzer politik yang meramaikan berita hoakz, fitnah dan adu domba antar Masyarakat. 

Ada orang yang berkata bahwa tidak ada bentuk pemerintahan yang lebih baik daripada diktator yang baik hati, dan tidak ada bentuk pemerintahan yang lebih buruk daripada diktator yang tidak baik hati. Maka di dalam demokrasi yang kita butuhkan adalah pemimpin yang kuat, baik dan cerdas. Sosok pemimpin politik yang mampu berpikir ilmiah. Ia tidak merasa sok tahu, Ia sadar keterbatasannya dan berani bertanya serta mendengarkan orang yang tepat. Disamping itu Ia juga siap menghadapi dan menghabisi para mafia dan preman yang sudah terlalu lama mengganggu bangsa ini untuk hidup tenang dan maju. 

Bahwa Kita berharap bahwa yang seharusnya menguasai politik Indonesia adalah seorang politisi yang ilmuwan, kuat tapi juga demokratis. Bukan demagog. Demokrasi kita selama ini telah melahirkan banyak demagog yaitu pemimpin politik yang hanya pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk mencapai tujuan kekuasaan, seringkali dengan cara manipulatif. Mereka menggunakan retorika dan janji-janji manis untuk mengumpulkan dukungan, namun seringkali tidak peduli dengan aspirasi rakyat setelah berhasil meraih kekuasaan.
Wallahu’alam

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEKERJAAN DI AKHIR TAHUN BELUM SELESAI, HARUSKAH PUTUS KONTRAK, SEBUAH SOLUSI AKHIR TAHUN ANGGARAN

ARTIKEL  TP4D PEKERJAAN DI AKHIR TAHUN BELUM SELESAI, HARUSKAH PUTUS KONTRAK, SEBUAH SOLUSI AKHIR TAHUN ANGGARAN Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin. Salah satu permasalahan bagi Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi (K/L/D/I) yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan kontrak tahun tunggal adalah seluruh pekerjaan tersebut  harus sudah diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran. Namun disinilah permasalahan yang sering terjadi yaitu banyak pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang ternyata tidak atau belum selesai sedang kontrak pelaksanaan pekerjaan telah berakhir. Terhadap permasalahan tersebut banyak PPK yang bimbang atau ragu dalam mengambil keputusan. Ada beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh PPK  terhadap pekerjaan yang diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran yaitu : 1.     PPK memutuskan kontrak secara sepihak dan penyedia barang/jasa dianggap lalai/cidera janji dalam melaksanakan kew...

Tindak lanjut temuan kerugian negara dalam LHP BPK, antara administrasi atau pidana

Tindak lanjut temuan kerugian negara dalam LHP BPK, antara administrasi atau pidana Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (pasal 23E ayat (1) UUD 1945). BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK). Pelaksanaan pemeriksaan BPK, dilakukan berdasarkan Undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (pasal 6 ayat (2) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK). Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan ,pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuang...

KAPAN KEBIJAKAN DAPAT DIPIDANA

KAPAN KEBIJAKAN DAPAT DIPIDANA Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulsel Pemerintah Jokowi-JK untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen sesuai dengan janjinya, berencana   membelanjakan 5000 triliun lebih selama lima tahun untuk infrastruktur. Dengan proyek-proyek infrastruktur, biaya logistik nasional dapat lebih rendah, lapangan kerja yang tersedia dapat mengurangi pengangguran, volume BBM bisa ditekan. Proyek infrastruktur ini tersebar di berbagai Kementerian dan di Pemerintah Daerah. masalah utama yang dihadapi ada dua yaitu pembebasan tanah dan masalah hukum. Pembebasan tanah akan diupayakan dengan mengundang partisipasi masyarakat. Namun masalah hukum, khususnya kekhawatiran Pimpinan Proyek (Pimpro) untuk mengambil keputusan, akan membuat seluruh proyek itu akan berjalan lambat. Keterlambatan proyek akan membuat konsekuensi besar ke eskalasi biaya, kualitas pekerjaan dan pelayanan publik. Presiden Jokowi dan JK i...