BAGAIMANA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN

BAGAIMANA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN

Setiap penegak hukum tentunya pernah mempelajari bahwa tujuan hukum adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Keadilan berada diranah filosofis, kepastian hukum berada di ranah yuridis normatif sedangkan aspek kemanfaatan berada di ranah sosiologis.

Bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum seorang penegak hukum harus memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang luas  sehingga dapat menerapkan peraturan hukum yang tepat terhadap perkara yang sedang dihadapinya. Kegagalan menerapkan peraturan hukum yang tepat  sama dengan seorang dokter yang melakukan malpraktek. Akibatnya bisa menghancurkan hidup orang lain. Anda setuju atau tidak dengan pernyataan ini tapi ini bisa jadi refleksi bahwa ada beberapa putusan Pengadilan Negeri yang menghukum terdakwa tapi kemudian dibebaskan di Mahkamah Agung karena dianggap salah dalam menerapkan hukum atau hasil penyidikan yang ketika sampai dipersidangan dibebaskan oleh Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung karena dianggap terdakwa tidak bersalah.

Nabi Saw mengingatkan bahwa ada tiga penegak hukum, satu di surga dan dua di neraka. Yang disurga adalah penegak hukum yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran dan memutuskan dengannya, sedangkan yang mengetahui kebenaran dan menyimpang  darinya dalam menetapkan hukum dia di neraka, dan yang menetapkan hukum dengan didasari oleh kebodohan juga di neraka.

Sedangkan untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak, seorang penegak hukum harus mengasah kecerdasan spiritualnya agar mampu melihat dengan hati nuraninya.  Seorang penegak hukum harus cerdas dalam menganalisa fakta-fakta hukum tetapi juga mata hati yang tajam untuk menilai kebenaran. Penegak hukum yang mampu memadukan akal dan kalbunya adalah penegak hukum yang paripurna. Namun sayangnya banyak penegak hukum yang mata hatinya buta karena mata kepalanya silau melihat uang.

Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan kemanfaatan, penegak hokum sudah harus mulai melakukan pendekatan baru bahwa pemidanaan tidak hanya semata-mata memenjarakan orang tapi juga memikirkan apakah pemidanaan ini memberikan manfaat kepada Negara atau para pihak yang berperkara (korban dan pelaku). Oleh karena itu Restorative Justice System perlu diterapkan sebagai penyeimbang terhadap Criminal Justice System yang selama ini belum mampu menghadirkan hukum yang benar-benar adil dari sudut pandang sosiologi hukum.

Bahwa penegak hukum sudah  harus mulai berpikir bahwa tidak semua perbuatan pidana harus berakhir dipenjara, kalau para pihak telah sepakat berdamai dan pelaku telah mengganti kerugian maka pelaku tidak perlu dihukum.

Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara penipuan pasal 378 dengan pertimbangan ”Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana; bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dan terlapor/terdakwa mengandung nilai yang tinggi harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada dilanjutkan; bahwa ajaran restoratif mengajarkan bahwa konflik yang terjadi disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum, akan tetapi konflik juga mempresentasikan konflik antara dua atau lebih individu dalam hubungan kemasyarakatan dan hakim mampu menfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih. (putusan PN Yogyakarta Nomor : 317/pid.B/2008/PN.YK tanggal 3 Desember 2008 yang kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1600 k/pid/2009 tanggal 24 Nopember 2009).

Wallahu’alam bisshowab.

(Muhammad Ahsan Thamrin)