Langsung ke konten utama

MEMBACA KELAKUAN POLITISI

MEMBACA KELAKUAN POLITISI 

“Politisi itu semuanya sama, mereka berjanji membangun jembatan meskipun sebenarnya tidak ada sungai di sana (Nikita Khrushchef)

-----------------------------------------

Kalau kita melihat rekam jejak para politisi maka kita sulit menemukan mereka yang betul-betul konsisten dengan pilihan politiknya. Kita lihat saja. Dulu Anis baswedan adalah pendukung Jokowi dan sempat diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tapi sekarang justru berseberangan dengan Presiden Jokowi. Dulu Anis Baswedan pernah mengatakan bahwa dia tidak akan maju menjadi calon Presiden (capres) jika Prabowo bertarung di Pilpres 2024, mengapa ? karena  dia tidak ingin mengkhianati Prabowo yang telah mengusungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta.
(tribunnews.com/2022/09/05/anies-baswedan-tidak-akan-maju-nyapres-jika-prabowo-bertarung-di-pilpres-2024)  dan  (https://kumparan.com/kumparannews/anies-saya-tidak-ingin-mengkhianati-prabowo)
Tapi sekarang Anis Baswedan menjadi calon kuat lawan Prabowo dalam pilpres 2024 ini. 

Dulu yang mengorbitkan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok menjadi Wakil Gubernur dan kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah Prabowo, tapi pada saat pilpres 2019, Ahok lebih mendukung capres Jokowi daripada Prabowo. Begitu pula dengan Jokowi, Dulu dia adalah walikota solo yang kemudian dibawa Prabowo ke DKI Jakarta untuk menjadi Gubernur. namun pada Pilpres 2014 Jokowi menjadi Presiden dengan mengalahkan Prabowo. Itulah makanya ada politisi yang mengatakan bahwa Prabowo adalah orang yang paling banyak dikhianati.

Lebih baru lagi, Dulu surya Paloh sangat mesra dengan Jokowi bahkan Ketua Parpol pertama yang mendeklarasikan Jokowi jadi Capres pada 2014 tapi sekarang mereka berseberangan. Yang Aneh lagi Prabowo dulu adalah rival kuat Jokowi dalam Pilpres 2019 tapi sekarang menjadi Menteri Jokowi. Ali Mokhtar Ngabalin dulu Juru kampanye Prabowo tapi sekarang menjadi Juru bicara Jokowi yang paling militan. Yang lebih miris adalah Airlangga Hartarto, Dia ketua Golkar, dekat dengan Jokowi bahkan diangkat menjadi Menteri Namun sekarang hendak disingkirkan. 

Semakin banyak anda menyorot pada rekam jejak para Politisi maka anda akan sulit menemukan mereka yang konsisten dengan pilihan politiknya.  Mereka bahkan tidak peduli dan berterima kasih kepada orang yang telah membesarkan namanya. Di Partai PDI saja, kita akan melihat adanya kepentingan politik yang berbeda diantara Capres Ganjar Pranowo, Presiden Jokowi dan Ketua Partai Megawati.

Kalo kita menengok ke belakang pasca reformasi maka semua elit partai politik itu dulunya sebenarnya adalah kader Golkar yang Ketika orde baru tumbang kemudian migrasi ke mana-mana. Ada yang mendirikan partai baru atau bergabung dengan partai lain. Pemain politiknya itu-itu saja dan yang menjadi pejabat di pemerintahan berputar-putar diantara mereka saja. Anda melihat mereka bertengkar di layar televisi tapi itu hanya sandiwara saja karena sesudah itu mereka berpelukan di belakang layar. Begitulah dinamika politik. Lawan bisa berubah menjadi kawan dan kawan menjadi lawan. 

Jadi tidak usah fanatik dukung mendukung sana-sini apalagi sampai bertengkar dengan teman sesama anak bangsa hanya untuk membela pilihan anda. Jangan pula anda terlalu mengharap tokoh-tokoh politik itu idealisme karena yang ada pada mereka adalah pragmatisme. Kepentingan jangka pendek untuk mendapatkan uang dan kekuasaan. Karena kepentingan uang dan kekuasaan pula mereka yang dulunya berseberangan  bisa menjadi satu perahu. Itulah politik. 

Di dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi karena tujuannya adalah untuk kekuasaan. Jadi jangan heran Ketika politisi banyak yang kemudian pindah-pindah partai karena semua ada kepentingan. Dulu Ketika Jaksa Agung dari Nasdem banyak kepala daerah pindah partai ke Nasdem supaya tidak diusut korupsinya. Mereka cari aman.  Perpindahan politisi dan pejabat publik dari satu parpol ke parpol lain alias kutu loncat itu biasa terjadi karena mereka tidak memperjuangkan ideologi. Yang mereka perjuangkan adalah kepentingannya sendiri.

Pekerjaan politisi adalah mencari kekuasaan. Ketika sudah mendapatkan kekuasaan maka mereka biasanya akan berusaha memproteksi kekuasaannya. Lawan politik harus dipukul tanpa ampun bahkan tidak peduli itu sahabat tapi kalau mengancam kekuasaan maka harus dijegal sebelum menjadi ancaman. 

Untuk mendapatkan kekuasaan dan memenangkan pemilu, Mereka akan melakukan segala cara untuk mengalahkan lawan politiknya. Dari menggunakan buzzer sampai dengan melakukan black campaign untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Politik  yang seharusnya adu gagasan, adu pemikiran, adu program berubah menjadi lahan fitnah dan pembunuhan karakter.

Etika dan kejujuran telah hilang dalam politik kita. Etika politik mengajarkan kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan. Namun yang terjadi sekarang adalah sebaliknya. Mereka menghalalkan segala cara untuk menang dan mempertahankan kekuasaannya.

Mereka hanya membutuhkan rakyat Ketika menjelang pemilu. Ketika menjelang pemilu mereka tiba-tiba menjadi baik kepada rakyat. Banyak diantara politisi itu tiba-tiba merakyat, mereka rela turun ke pasar, sawah dan bahkan masuk gorong-gorong. Mereka suka menebar Janji manis untuk menarik perhatian masyarakat, dan mereka tidak peduli apakah janji itu akan mereka wujudkan nantinya atau mereka lupakan.

Dulu mereka tidak pernah menginjak pesantren tiba-tiba menjelang pemilu mereka rajin mendatangi kyai di pesantren. Lidah mereka berbusa-busa saat berbicara tapi saat menjabat tidak mau mendengar aspirasi rakyat. 

Untuk mendapatkan kekuasaan, maka dalam politik jangan bicara moralitas kepada mereka karena mereka akan mencibir anda sok suci dan munafik. kemunafikan adalah perilaku mereka sehari-hari. Bagi mereka Untuk mendapatkan kekuasaan orang harus keras, licik, dan pintar. Tentu tidak semua politisi berperilaku demikian tapi disini kita sedang bicara perilaku yang banyak dilakukan oleh politisi

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEKERJAAN DI AKHIR TAHUN BELUM SELESAI, HARUSKAH PUTUS KONTRAK, SEBUAH SOLUSI AKHIR TAHUN ANGGARAN

ARTIKEL  TP4D PEKERJAAN DI AKHIR TAHUN BELUM SELESAI, HARUSKAH PUTUS KONTRAK, SEBUAH SOLUSI AKHIR TAHUN ANGGARAN Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin. Salah satu permasalahan bagi Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi (K/L/D/I) yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan kontrak tahun tunggal adalah seluruh pekerjaan tersebut  harus sudah diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran. Namun disinilah permasalahan yang sering terjadi yaitu banyak pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang ternyata tidak atau belum selesai sedang kontrak pelaksanaan pekerjaan telah berakhir. Terhadap permasalahan tersebut banyak PPK yang bimbang atau ragu dalam mengambil keputusan. Ada beberapa kemungkinan yang dilakukan oleh PPK  terhadap pekerjaan yang diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran yaitu : 1.     PPK memutuskan kontrak secara sepihak dan penyedia barang/jasa dianggap lalai/cidera janji dalam melaksanakan kew...

Tindak lanjut temuan kerugian negara dalam LHP BPK, antara administrasi atau pidana

Tindak lanjut temuan kerugian negara dalam LHP BPK, antara administrasi atau pidana Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (pasal 23E ayat (1) UUD 1945). BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK). Pelaksanaan pemeriksaan BPK, dilakukan berdasarkan Undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (pasal 6 ayat (2) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK). Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan ,pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuang...

KAPAN KEBIJAKAN DAPAT DIPIDANA

KAPAN KEBIJAKAN DAPAT DIPIDANA Oleh : Muhammad Ahsan Thamrin Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulsel Pemerintah Jokowi-JK untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen sesuai dengan janjinya, berencana   membelanjakan 5000 triliun lebih selama lima tahun untuk infrastruktur. Dengan proyek-proyek infrastruktur, biaya logistik nasional dapat lebih rendah, lapangan kerja yang tersedia dapat mengurangi pengangguran, volume BBM bisa ditekan. Proyek infrastruktur ini tersebar di berbagai Kementerian dan di Pemerintah Daerah. masalah utama yang dihadapi ada dua yaitu pembebasan tanah dan masalah hukum. Pembebasan tanah akan diupayakan dengan mengundang partisipasi masyarakat. Namun masalah hukum, khususnya kekhawatiran Pimpinan Proyek (Pimpro) untuk mengambil keputusan, akan membuat seluruh proyek itu akan berjalan lambat. Keterlambatan proyek akan membuat konsekuensi besar ke eskalasi biaya, kualitas pekerjaan dan pelayanan publik. Presiden Jokowi dan JK i...